Jakarta – Partai Demokrat (PD) mengungkap sosok senior TNI yang memberi peringatan kepada Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal Moeldoko. Senior itu, menurut Demokrat, merupakan senior Moeldoko.
“Yang memberikan masukan kepada Ketum PD AHY mengenai Moeldoko selama ini adalah para senior purnawirawan TNI, termasuk seniornya Moeldoko. Sama sekali tidak ada perwira aktif TNI,” kata Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Partai Demokrat meminta jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, tak membawa-bawa nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Demokrat pun menyinggung kekalahan berkali-kali kubu Moeldoko di pengadilan.
“Jadi, Rahmad jangan mengada-ada dan menuduh-nuduh Panglima TNI. Janganlah kebiasaan gerombolan KSP Moeldoko melakukan abuse of power, melanggar aturan, menabrak norma-norma kepatutan dan kepantasan, kembali dibawa-bawa karena gagal total di pengadilan?” ujarnya.
Tuduhan kubu Moeldoko menyeret senior TNI dan Jenderal Andika dinilai sangat serius. Demokrat mendesak kubu Moeldoko minta maaf kepada Jenderal Andika Perkasa.
“Sebaiknya segera minta maaf karena Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah tegas-tegas menyatakan profesionalitas dan netralitas TNI. Institusi TNI selama ini selalu terjaga netralitasnya. Keterlaluan sekali Rahmad ini menuduh-nuduh Panglima TNI dan institusi TNI,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengaku mendapat peringatan dari para seniornya di TNI terkait Moeldoko. Kubu Moeldoko meminta sosok senior TNI yang beri peringatan kepada AHY diungkap ke publik.
“AHY juga mengklaim bahwa dia telah diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI. Bahkan AHY menyebut bahwa senior dia di TNI itu mengingatkan terhadap upaya membeli hukum. Sepertinya AHY ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini, senior-seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan-masukan kepada AHY,” kata jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Kamis (25/11).
“Pertanyaan kami adalah siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHY bahwa hukum itu bisa dibeli. Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik Demokrat yang standing politiknya saat ini adalah oposisi pemerintah?” ujarnya.
