Jakarta – Partai Demokrat (PD) turut merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal permintaan pengusaha agar Pilpres 2024 diundur. Demokrat mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan isu perpanjangan masa jabatan sama saja menjerumuskannya.
“Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan penolakannya atas usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bagi Presiden Joko Widodo, usulan itu sama saja mempermalukan dirinya dan menampar mukanya,” kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/1/2022).
“Apalagi, kalau masih ingat sejarah jatuhnya Presiden Soeharto di penghujung Orde Baru. Para pembantu dekatnya selalu meminta Soeharto bersedia memperpanjang kekuasaannya, dengan mengatasnamakan rakyat. Atas alasan ‘rakyat yang meminta’, ‘rakyat yang menghendaki’, padahal kenyataannya bertolak belakang,” ujar Herzaky.
“Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?” sambung dia.
“Demokrat tentunya berharap kita semua, termasuk para pejabat publik, bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar Presiden Joko Widodo terbantu dalam mengatasi pandemi dan kesulitan ekonomi yang melanda negeri ini,” ujarnya.
“Jangan membuat gaduh dengan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat,” kata dia.
Bahlil Klaim Pengusaha Minta Pilpres Diundur
Sebelumnya, klaim itu disampaikan Bahlil untuk mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1/2022).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
“Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya,” katanya.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” katanya.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia.
Sumber : news.detik.com
